Kamis, 2 Desember 2021

Tim KPK Kerja Cepat, Wali Kota Penyuap Penyidik Anti Korupsi Dijebloskan ke Penjara

JAKARTA — Setelah menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka penyuapan kepada seorang penyidik KPK selama beberapa jam oleh tim khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wali Kota Tanjungbalai-Sumatera Utara, M Syahrial, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara di gedung lama KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (24/4/2021).

Syahrial sendiri terlihat pasrah dan wajahnya tampak sedih ketika meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Tanjungbalai. Dia akan ditahan untuk masa penahanan pertamanya selama 20 hari kedepan di Rutan Gedung lama KPK sambil menjalani pemeriksaan lanjutan.

“Saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kota Tanjungbalai atas apa yang sudah saya lakukan,” kata politisi Partai Golkar tersebut di pelataran Gedung Merah Putih KPK. Dia mengaku pasrah atas perkara dugaan suap yang menjeratnya.

Namun begitu, ia berjanji akan bersikap koperatif dalam menjalani proses hukum dan berbicara yang sebenarnya kepada penyidik KPK. “Saya akan kooperatif memberikan keterangan yang baik dan benar kepada KPK RI,” pungkasnya.

Baca Juga :  Ditresnarkoba Poldasu Nyamar jadi Pembeli, Ciduk Kurir Sabu-Sabu

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial sebagai tersangka. Politikus muda itu ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.

Dalam perkara ini, M Syahrial diduga menyuap Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain, sebesar Rp1,3 miliar dari kesepakatan awal yang dijanjikan Rp1,5 miliar. Kesepakatan itu terjadi di rumah dinas Wakil Ketua DPR asal Golkar, Aziz Syamsuddin.

Uang itu disebut-sebut sebagai fee atau suap agar Stepanus Robin dapat mengupayakan menghentikan penyelidikan dugaan suap jual-beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai. Dugaan suap jual-beli jabatan di Tanjungbalai itu diduga melibatkan Syahrial. (***/Husni)

Latest news

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
Baca Juga :  Menolak Hasil Tes Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Dianggap Melawan UU ASN

Kasus Formula E, KPK Fokus Pada Pihak yang Salah Gunakan Wewenang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman atas Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Balapan Mobil Formula E yang direncanakan berlangsung di Jakarta pada 2022....

Transaksi Keuangan Pejabat Indonesia Dibedah PPATK dan KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat laporan soal transaksi mencurigakan yang dilakukan para pejabat di Indonesia. Laporan investigasi keuangan itu ditembuskan oleh Pusat Pelaporan...

Operasi Zebra 2021 di Jakarta Dengan Edukasi, Persuasif dan Humanis

JAKARTA -- Kalangan masyarakat menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Operasi Zebra yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya yang digelar mulai tanggal 15...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here