Minggu, 17 Oktober 2021

Dituding jadi Partisan Intoleransi, DPR dan Pemerintah Didesak Berhentikan Dirut RRI

JAKARTA — Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dituding telah menjadi corong Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tersusupi kepentingan pihak tertentu yang malah menyudutkan pemerintah.

Dalam keterangan persnya yang diterima pada Sabtu (15/5/2021), Wakil Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satia Chandra Wiguna, menyebut RRI acapkali menyiarkan komentar miring terhadap setiap kebijakan pemerintah.

“Topik peristiwa yang paling kelihatan menyerang pemerintah ialah pada saat keputusan pembubaran FPI beberapa waktu lalu. RRI hanya menyiarkan kecaman dan kritik dari narasumber warga yang mendukung FPI,” ujar Chandra.

Dia menambahkan bahwa keberpihakan RRI kepada PKS dan FPI adalah temuan mengejutkan dari hasil riset yang dilakukan PSI beberapa bulan terakhir. “Kami melihat kecenderungan RRI yang berubah menjadi corong PKS dan pembela FPI,” katanya.

Karena itu, DPP PSI merekomendasikan kepada Presiden dan Menteri Komando untuk segera memecat M Rohanudin selaku direkur utama LPP RRI, karena dia dianggap berperan besar dalam kebijakan penyiaran di RRI.

“Kebijakan pemberitaan di RRI tersebut bertolak belakang dengan posisi ideal RRI sebagai lembaga pemberitaan pemerintah yang netral dan obyektif. Karenanya, Dirut RRI harus bertanggung jawab,” ucap Chandra.

Baca Juga :  Rivalitas Kyai Said - Gus Yahya Menguat, Marwah NU dan Ulama Harus Tetap Dijaga

Ia pun menambahkan bahwa apa yang dilakukan Rohanudin, yakni membelokkan RRI dari lembaga penyiaran publik menjadi corong PKS juga pihak FPI bertentangan dengan upaya melawan intoleransi.

“Alih-alih membantu pemerintah, Rohanudin membawa RRI sebagai pembela kaum intoleran. Hal ini tentu saja menjadikan publik khawatir akan kredibilitas dan dukungan RRI terhadap kebijakan pemerintah,” jelas Chandra.

Riset sendiri dilakukan oleh pengamat media penyiaran publik, Sapta Pratala. Dia menemukan, porsi pemberitaan yang besar diberikan RRI erhadap fraksi PKS di DPR dibandingkan fraksi parpol yang lain.

Dalam riset itu juga ditemukan bahwa RRI mempublikasi pemberitaan mengenai komentar masyarakat atas dibubarkannya FPI. Berita-berita itu dinilai tidak berimbang, sebab lebih banyak komentar dari masyarakat yang menolak dibubarkannya ormas pimpinan Rizieq Shihab itu.

Chandra lantas meminta DPR khususnya komisi I untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan memberhentikan Rohandin dari jabatan dirut. Sebab menurutnya, Rohanudin adalah partisan yang membuat lembaga yang dipimpinnya menjadi tidak netral.

“Tidak seharusnya lembaga penyiaran publik dikelola mereka yang partisan. Dana APBN terpakai seharusnya digunakan untuk menyajikan informasi yang sehat dan berimbang,” pungkas Chandra. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...
Baca Juga :  Kapolri Minta Seluruh Jendral Dukung Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi

Antipasi Serangan Covid-19, Polri Ketatkan Pengawasan Pintu-Pintu Masuk ke Tanah Air

JAKARTA - Menyusul instruksi Presiden Joko Widodo terkait antisipasi gelombang ketiga serangan Covid 19, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan...

Kakak Menteri Agama Sudah Dapat Restu Jadi Calon Ketua Umum Nadhlatul Ulama

JAKARTA — Setelah mendapat restu dari KH.Said Aqil Siradj -- Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) sekaligus calon kompetitornya di arena Muktamar NU ke...

Rivalitas Kyai Said – Gus Yahya Menguat, Marwah NU dan Ulama Harus Tetap Dijaga

JAKARTA – Persaingan untuk mencapai posisi puncak di Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021 nanti terus...

Pemerintah Persiapkan Berbagai Hal Terkait Pelaksanaan Umrah Jamaah Asal Indonesia

JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, memastikan bahwa pemerintah segera merespon kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah membuka pintu bagi umat...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here