Kamis, 2 Desember 2021

Dugaan Korupsi di DPKP Kota Depok Rugikan Negara 1 Miliar, Penyidik Kejaksaan Terus Dalami

DEPOK — Dugaan koruosi di Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok-Jawa Barat yang dilaporkan seorang pegawainya, Sandi Butar Butar, berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 miliar. Hal itu dihitung dari dugaan penggelembungan anggaran belanja pakaian dan sepatu personil pemadam kebakaran (Damkar).

“Dugaan kerugian negara mencapai hampir Rp 1 miliar. Sudah kami hitung tadi, kurang lebih Rp 1 miliar kerugiannya. Kami bersama Sandi akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujar Razman Nasution, kuasa hukum dari Sandi Butar Butar dalam konferensi pers di kantornya, Senin (19/4/2021).

Razman menyebutkan, ada dugaan penggelembungan anggaran pengadaan sepatu pemadam kebakaran dan PDL (pakaian dinas lapangan) hingga Rp 500.000 per pasang, baju, sampai mobil. Ia juga menyebut pencairan honorarium terkait Covid-19 bagi Sandi yang tidak utuh.

“Hanya Rp 850.000 dari total Rp 1,7 juta yang tertera dan baru sekali dicairkan. PDL yang lain, pakaian, dan lain-lain, 2019 sampai sekarang itu belum ada diterima, tapi itu dianggarkan,” ucap Razman.

Dikatakannya lagi, pihaknya juga telah mengantongi bukti suara pengakuan salah seorang pejabat soal penggelembungan anggaran itu. “Bendahara bidang keuangan mereka sudah mengakui bahwa ada pemotongan dan mark up anggaran. Pengakuan bentuk rekaman, lengkap. Sudah disimpan sama Sandi,” kata Razman.

Sebelumnya secara terpisah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Gandara Budiana telah menyampaikan beberapa klarifikasi. Soal sepatu, kata Gandara, perlu dibedakan antara sepatu yang dipakai untuk keseharian dan sepatu yang khusus digunakan untuk pemadaman.

Baca Juga :  Pemkab Bogor Tak Alokasikan Biaya Perawatan Mobil Dinas yang Digunakan Mantan Bupati

“Ada sepatu yang dipakai untuk keseharian dan pelaksanaan apel maupun upacara dan kegiatan lapangan lainnya, dan ada APD (alat pelindung diri) dan sepatu untuk kelengkapan dalam pemadaman di lapangan,” kata Gandara dalam keterangan persnya, Sabtu (17/4/2021).

Ia memastikan, semua anggota Damkar Depok dilengkapi APD memadai saat melakukan pemadaman, mulai dari pelindung kepala, baju tahan panas, dan sepatu khusus pemadaman kebakaran atau sepatu harviks.

Gandara juga menjawab soal penerimaan honor yang dikeluhkan Sandi. “Terkait penerimaan honor sesuai dengan tanda bukti yang ada di kami adalah sebesar Rp 1,7 juta yang sudah kami serahkan ke komandan regu yang bersangkutan, untuk kegiatan selama tiga bulan sesuai dengan tanda terima,” kata dia.

Terkait kasus ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok tengah berupaya keras mengusut kasus dugaan korupsi viral tersebut. Data yang berhasil dihimpun menyebutkan, sudah ada 12 pegawai Damkar yang dipanggil jaksa untuk dimintai keterangan.

Selain petugas pada dinas tersebut, pemeriksaan juga mengarah pada pihak kontraktor atau penyedia barang. Adapun jenis klarifikasi yang ditelusuri pihak jaksa terkait dengan pengadaan sepatu safety untuk petugas damkar. Hal itu terlihat dari salah seorang rekanan proyek pengadaan sepatu safety petugas damkar yang sudah diperiksa. (Theo/Nurali)

Latest news

Baca Juga :  Peras 61 Kepala Sekolah, Eks Kepala Kejaksaan Inhu Dihukum 5 Tahun Penjara !

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here