Rabu, 17 Agustus 2022

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA — Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa mengawasi anak buahnya yang kedapatan membuat tindakan tercela atau tak profesional dalam menjalankan tugas.

Jabatan pimpinan yang dimaksud tak lain seperti pejabat utama di Kejaksaan Agung pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Kepala Kejaksaan Negeri sampai ke Level Asisten dan Kepala Seksi.

Burhanuddin menuturkan integritas dan profesionalisme harus menjadi standar minimum yang dimiliki oleh setiap korps Adhyaksa. Karena itu, dirinya membutuhkan tidak hanya Jaksa yang pintar akan tetapi juga Jaksa yang berintegritas.

“Oleh karena itu saya tekankan kepada seluruh insan Adhyaksa bahwa integritas bukan hanya sebuah tagline semata, integritas harus dilaksanakan baik melalui ucapan, tingkah laku dan tindakan nyata,” kata Burhanuddin dalam keterangan persnya yang diterima, Senin (29/11/2021).

Menurutnya, integritas adalah segala tindakan yang menggambarkan kejujuran dan kewibawaan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Integritas dapat dilihat saat diberikan kepercayaan selalu bertindak transparan, konsisten, bertanggung jawab dan objektif.

Karenanya, dia mengingatkan, bahwa sudah banyak pegawai yang ditindak dan dipidanakan karena telah diketahui tak berintegritas. Penindakan itu untuk memberikan efek jera karena dikhawatirkan sikap dan perilaku dapat mencoreng korps Adhyaksa.

Baca Juga :  Peras 61 Kepala Sekolah, Eks Kepala Kejaksaan Inhu Dihukum 5 Tahun Penjara !

“Tingkatkan pengawasan melekat secara intensif kepada setiap anggotanya, karena apabila anggota saudara melakukan perbuatan tercela, maka akan dievaluasi hingga 2 tingkat ke atas, sebagaimana telah saya sampaikan dalam Surat Jaksa Agung Nomor: R-95/A/SUJA/09/2021 tentang Peneguhan Komitmen Integritas,” imbuhnya.

Burhanuddin juga mengingatkan bahwa Kejaksaan selaku instansi penegak hukum harus terus meningkatkan performa kinerjanya. Caranya dengan melakukan pengawalan dan pengamanan pembangunan, khususnya pada proyek strategis pemerintah agar proses pembangunan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.

Khusus penanganan perkara korupsi, Jaksa Agung menekankan kepada setiap satuan kerja agar selalu menggunakan hati nurani dan mengedepankan kearifan, serta memperhatikan kualitas perkara seperti status sosial pelaku di mata masyarakat, besaran nilai kerugian negara, besaran nilai pengembalian kerugian negara, kompleksitas perkara.

Menurutnya lagi, perkara korupsi tidak hanya berasal dari pengadaan barang dan jasa, tetapi juga bisa dari sektor-sektor yang menjadi sumber pemasukan daerah. Karena itu dia meminta lakukan penegakan hukum yang dapat mendukung investasi. (***/CP)

Latest news

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...
Baca Juga :  Polri Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM Terkait Peristiwa di Tol Cikampek

Pengendara Terobos Jalur Busway, Warganet Dukung Ditlantas PMJ

JAKARTA -- Dalam video viral di media sosial (medsos) baru-baru ini, Toyota Fortuner berpelat B 1497 RFY berjalan di jalur busway, tepat di belakang...

Purnawirawan Bintang Dua Jadi Tersangka Kasus Satelit

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indoensia (Kejagung) akhirnya menetapkan mantan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2013-2016, Laksamana Muda (Purn) berinisial AP sebagai tersangka...

Pendalaman Kasus Bupati Bogor, KPK Garap Wakil Bupati dan Anen

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin mendalami kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun 2021 kepada pejabat dan...

Kakorlantas Tekankan Edukasi dan Preventif dalam Operasi Patuh

JAKARTA -- Satuan Lalulintas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di seluruh Indonesia mulai hari ini menggelar Operasi Patuh selama 14 hari ke depan. Yang menarik,...
- Advertisement -

Related news

Ulama di Jawa Barat Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024-2029

CIANJUR -- Mantan anggota DPR RI dua periode yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memang sosok fenomenal dan kharismatik. Tak heran, ketika...

Setelah Irjen Sambo, Satu Brigadir Jendral dan Kombes Dinonaktifkan dari Jabatannya

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mendengar aspirasi publik dengan menonaktifkan sementara dua anggotanya buntut dari kematian Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir...

Sekretaris Kompolnas Dituding Jadi Pembela Irjen Sambo

JAKARTA -- Komentar dan pernyataan Sekretaris Lembaga Kompolnas Benny Mamoto dalam wawancara di beberapa televisi nasional menuai kritik dari masyarakat luas lantaran dianggap lebih...

Merasa Dikriminalisasi, Bendum PBNU Janji Libas Mafia Hukum

JAKARTA - Setelah satu hari namanya terkonfirmasi petugas Imigrasi sebagai orang yang dicekal berdasarkan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here