Sabtu, 18 September 2021

Satgas Saber Pungli Fokus pada Sentra Pelayanan Publik

JAKARTA — Menko Polhukam Mahfud MD menilai keberadaan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) saat ini masih sangat diperlukan. Dia menyatakan Satgas Saber Pungli dapat bergerak di bidang pemberantasan korupsi yang ringan pada sentra pelayanan publik.

Satgas ini bisa bergerak di kementerian, lembaga, institusi, dan pemerintah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Ringan-ringan kasusnya, tapi berbahaya kalau jumlahnya banyak,” ujarnya saat berbicara di Rakernas Saber Pungli di Jakarta, akhir pekan ketiga Desember 2020

Mahfud MD selaku pengendali atau penanggung jawab Satgas Saber Pungli menilai, walaupunpun satgas tersebut bertugas memberantas pungli, namun tidak memiliki wewenang pro justitia. Kewenangan pro justitia artinya tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bila dugaan tindakan pungli didapati unsur-unsur tindak pidana, maka penanganan selanjutnya diserahkan kepada polisi atau jaksa yang memiliki kewenangan pro justitia.

Sebaliknya, pungli tidak didapati unsur pidana, namun ditemukan maladministrasi, maka kasusnya direkomendasikan ditindaklanjuti inspektorat lembaga terkait.

Karenanya, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli dijabat Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI. Adapun wakilnya ialah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung.

Baca Juga :  Polisi Kerja Cepat Ungkap Kasus Pembunuhan Pemimpin Media Massa di Sumatera Utara

Hal ini, kata dia, untuk memudahkan tindak lanjut penanganan kasus pungli. “Jadi jangan tumpang tindih dalam memberantas pungli. Jangan asal memanggil orang atas nama Satgas Saber Pungli,” katanya

Dia menambahkan bahwa memberantas pungli tidak dapat lagi dilakukan menggunakan cara-cara lama, tapi harus inovatif. Hal ini disebabkan modus pungli sekarang kian canggih, tidak seperti dahulu.

Dia mencontohkan suap pada aparat negara tidak lagi menggunakan uang tunai. Penyuap memberikan ATM yang di dalamnya berisi uang dalam jumlah sangat besar ke aparat tersebut.

Rapat kerja nasional tersebut dihadiri Ketua Satgas Saber Pungli yang juga Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto dan jajaran pimpinan satgas. Selain itu, juga anggota Kelompok Ahli Satgas Saber Pungli Rhenald Kasali serta para pejabat Unit Pemberantasan Pungli kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan kepada Unit Pelayanan Publik (UPP) Jawa Barat sebagai UPP terbaik 2020. Urutan terbaik kedua dan ketiga ditempati UPP Riau dan UPP Kalimantan Selatan. Sedangkan UPP Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan dipilih sebagai UPP harapan I, II, dan III. (ALI)

- Advertisement -

Latest news

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA -- Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding...
Baca Juga :  Bareskrim Rampungkan Berkas Kasus Bupati Nganjuk, Kejaksaan Teliti Dulu Lalu ke Pengadilan

TWK Pegawai KPK Sah Secara Konstitusional, Putusan MK dan MA Diapresiasi

JAKARTA -- Berbagai elemen masyarakat menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan proses alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan...

Polrestabes Medan Musnahkan Narkoba Bernilai Miliaran Rupiah

MEDAN - Polrestabes Medan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba dari jaringan internasional senilai Rp 2 miliar lebih yang didapatkan dari penangkapan selama tiga bulan...

Ketua Kwarnas Pramuka Lawan Eks Menpora, Berlanjut ke Polisi

JAKARTA - Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Komisaris Jendral Pol Purn Budi Waseso melaporkan eks Menteri Pemuda dan Olahraga di masa pemerintahan Presiden SBY sekaligus...

Kinerjanya Dinilai Rendah, KPK Anggap Data ICW Tidak Valid

JAKARTA -- lembaga non government, Indonesia Corruption Watch (ICW), mengeluarkan laporan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama semester 1 2021 dengan nilai D atau jauh...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here