Minggu, 17 Oktober 2021

Partai Politik yang Tak Lolos Parliamentary Threshold Wajib Ikuti Verifikasi Administrasi dan Faktual

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda menyangkut verifikasi partai politik calon peserta pemilu.

Partai Garuda sebelumnya meminta MK memaknai ulang ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Partai yang diketuai Ahmad Ridha Sabana itu meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan agar partai yang telah lolos verifikasi menjadi peserta pemilu tidak perlu mengikuti verifikasi lagi di pemilu berikutnya.

Atas permohonan tersebut, MK pun memutuskan menerima sebagian permohonan. “Mengadili dan menerima permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan, Selasa (4/5/2021).

MK memutuskan partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual.

“Adapun partai yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan melakukan verifikasi kembali,” ucap Anwar.

“Verifikasi tetap dilakukan secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku bagi partai politik baru,” ungkap Anwar.

Baca Juga :  Karir Politiknya di DPR Bukan di Tangan AHY, Jhoni Allen Melawan ke Pengadilan

Sementara itu, tiga hakim MK menyatakan memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan perkara uji materi Pasal 173 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan oleh Partai Garuda.

Adapun tiga hakim konstitusi itu adalah Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih. Mereka menilai majelis tidak memiliki alasan yang kuat untuk berubah dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53/PUU-XV/2017.

“Oleh karena itu, verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial,” kata Saldi.

Menurut Saldi, menerima logika pemohon dengan menghapus keharusan verifikasi baik administratif maupun faktual untuk semua partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu, jelas mengubah makna hakiki penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial.

Oleh karena itu, Saldi menilai seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah Konstitusi tidak menghapus keharusan verifikasi terhadap semua partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...
Baca Juga :  Menteri Agama Puji Organisasi Habaib Andil Dalam Kemajuan dan Kedamaian

Mantan Panglima TNI Ngadu ke Polisi, Dua Aktivis ICW Terseret Masalah Hukum

JAKARTA- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jendral TNI Purn Moeldoko menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Bareskrim Polri pada Selasa (12/10/2021), terkait laporannya terhadap...

Pemilihan Ketua PBNU Dengan Cara Voting oleh Pengurus Wilayah dan Cabang Pemilik Suara

JAKARTA -- Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Muktamar ke-34 pada 23-25 Desember 2021 di Lampung. Salah satu agendanya, ialah pemilihan...

Banyak Kader Muda dan Siap Tampil Memimpin Nadhlatul Ulama

SEMARANG -- Tokoh NU Jawa Tengah yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun, menegaskan bahwa posisi Ketua Umum PBNU terbuka untuk siapa pun,...

Wakil Ketua DPR Minta Calon Panglima TNI Siapkan Konsep Pertahanan yang Komprehensif

JAKARTA -- Menjelang penetapan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakil ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menyampaikan pandangan...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here